Beranda / /

  • Masa Depan TikTok Belum Jelas, Mahkamah Agung AS Belum Ambil Keputusan Tunda
    Dunia | 1 bulan lalu
    Masa Depan TikTok Belum Jelas, Mahkamah Agung AS Belum Ambil Keputusan Tunda

    DIALEKSIS.COM | Dunia - Masa depan TikTok di AS masih belum jelas di Mahkamah Agung pada hari Jumat (10/1/2025), ketika para hakim agung mendengarkan gugatan terakhir terhadap undang-undang yang akan melarang aplikasi berbagi video tersebut dalam sembilan hari, kecuali perusahaan induknya yang berbasis di Tiongkok menjual sahamnya.

  • MA Memutus  30.763 Perkara sepanjang 2024
    Polkum | 1 bulan lalu
    MA Memutus 30.763 Perkara sepanjang 2024

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. menyampaikan selama tahun 2024, Mahkamah Agung memiliki jumlah beban perkara yang ditangani sebanyak 31.112 perkara, yang terdiri dari perkara yang diterima tahun 2024 sebanyak 30.965 perkara dan sisa perkara tahun 2023 sebanyak 147 perkara. 

  • Donald Trump Minta Mahkamah Agung untuk Menunda Batas Waktu Penjualan TikTok
    Dunia | 1 bulan lalu
    Donald Trump Minta Mahkamah Agung untuk Menunda Batas Waktu Penjualan TikTok

    DIALEKSIS.COM | Dunia - Dua minggu sebelum Mahkamah Agung akan mendengarkan argumen lisan mengenai masa depan TikTok, Presiden terpilih Donald Trump telah meminta para hakim untuk menunda batas waktu 19 Januari agar aplikasi tersebut dijual kepada pemilik baru atau akan menghadapi larangan di AS.

  • Mahkamah Agung Brasil Ancam akan Menutup Operasi Platform X
    Dunia | 5 bulan lalu
    Mahkamah Agung Brasil Ancam akan Menutup Operasi Platform X

    DIALEKSIS.COM | Dunia - Seorang hakim Mahkamah Agung Brasil pada hari Rabu (28/8/2024) mengancam akan menutup operasi kantor lokal X, yang sebelumnya bernama Twitter, kecuali jika pemiliknya yang miliarder, Elon Musk, menunjuk perwakilan hukum di Brasil dalam waktu 24 jam.

  • Mantan Dirjen Minerba Sentil Nasionalisme Pejabat Negara, CERI Siapkan Gugatan ke Mahkamah Agung
    Nasional | 8 bulan lalu
    Mantan Dirjen Minerba Sentil Nasionalisme Pejabat Negara, CERI Siapkan Gugatan ke Mahkamah Agung

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menyangkut organisasi kemasyarakatan (Ormas) bisa mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) melalui perusahaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ini tidak perlu ada. Sebab, UU Nomor 3 Tahun 2020 sudah menyebutkan bahwa IUP bisa diberikan kepada perorangan, koperasi atau badan usaha berbadan hukum.

  • Mahkamah Agung Komit Berantas Praktik Penyuapan di Lembaga Peradilan
    Polkum | 1 tahun lalu
    Mahkamah Agung Komit Berantas Praktik Penyuapan di Lembaga Peradilan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Keseriusan Mahkamah Agung (MA) untuk ikut serta dalam upaya memberantas praktik penyuapan di lembaga peradilan, didasari oleh pemikiran, bahwa tindak penyuapan bukanlah sekadar masalah hukum semata, tetapi juga sebuah ancaman serius terhadap integritas, dan dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang adil dan independen.

  • Sikapi Putusan MA, KIP Aceh Masih Menunggu Putusan PKPU Terbaru
    Polkum | 1 tahun lalu
    Sikapi Putusan MA, KIP Aceh Masih Menunggu Putusan PKPU Terbaru

    DIALEKSIS.COM | Politik - Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Saiful menyebutkan sampai saat ini pihaknya masih menunggu PKPU terbaru dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat mengenai eksekusi Putusan terbaru dari Mahkamah Agung (MA) mengenai Uji materi terkait jeda mantan narapidana kasus korupsi ikut dalam kontestasi pemilu.

  • KPK Pecat Petugas yang Lakukan Pelecehan terhadap Istri Tahana
    Nasional | 1 tahun lalu
    KPK Pecat Petugas yang Lakukan Pelecehan terhadap Istri Tahana

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memecat petugas rumah tahanan (rutan) berinisial M. Keputusan ini merupakan buntut tindakannya yang terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap istri tahanan. 

    Kabar tersebut pun dibenarkan oleh anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Syamsuddin Haris. "Ya benar, yang bersangkutan sudah diberhentikan oleh KPK," kata Syamsuddin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (11/9/2023) malam WIB.

  • KPK: Gazalba Saleh Terima Suap Buat Tambahan Jajan di Mekkah
    Nasional | 1 tahun lalu
    KPK: Gazalba Saleh Terima Suap Buat Tambahan Jajan di Mekkah

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh menerima suap terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Uang haram itu diambil untuk tambahan jajan saat dia menjalankan ibadah umrah di Mekkah.

    Informasi itu terbongkar dalam memori kasasi Gazalba. Buktinya ditemukan penyidik dalam percakapan WhatsApp antara Redhy Novarisza dan Prasetio Nugroho yang juga berperkara dalam kasus ini. 

  • Layangkan Kasasi, KPK Yakin Putusan Bebas Gazalba Saleh Keliru
    Nasional | 1 tahun lalu
    Layangkan Kasasi, KPK Yakin Putusan Bebas Gazalba Saleh Keliru

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas vonis bebas terhadap Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh. Lembaga antirasuah ini meyakini Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung keliru dalam menjatuhkan putusan tersebut.

  • Benarkah Ada Campur Tangan Dalam Vonis Ferdy Sambo Cs?
    Indepth | 1 tahun lalu
    Benarkah Ada Campur Tangan Dalam Vonis Ferdy Sambo Cs?

    DIALEKSIS.COM | Indept - Adakah campur tangan pihak lain dalam mempengaruhi putusan “wakil Tuhan” ini? Dari 5 majelis hakim yang memutuskan perkara pembunuhan Brigadir Yosua, dua diantaranya tetap bersikukuh Ferdy Sambo harus dihukum mati, namun kalah suara dengan tiga majelis lainya. Akhirnya Ferdy Sambo mendapat putusan seumur hidup.

  • MA Kukuhkan Kedudukan Badan Bank Tanah
    Berita | 1 tahun lalu
    MA Kukuhkan Kedudukan Badan Bank Tanah

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Agung mengukuhkan kedudukan Bank Tanah dalam mengelola tanah negara yang ditujukan untuk pemanfaatan tanah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal itu seiring penolakan MA terhadap gugatan keberadaan Bank Tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021.

  • Isu PK Moeldoko Ambil Alih Demokrat, MA Buka Suara
    Berita | 1 tahun lalu
    Isu PK Moeldoko Ambil Alih Demokrat, MA Buka Suara

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengaku bahwa ia menerima juga informasi terkait potensi pengabulan peninjauan kembali (PK) terkait kasus pengambilalihan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. 

« 1 2 »